Komisi VI Desak Pemerintah Kontrol Hoaks Vaksin

21-01-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan Direktur Bio Farma beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Foto : Arief/Man

 

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah agar dapat mengontrol berita bohong (hoaks) yang beredar mengenai vaksin Covid-19 untuk menghindari keraguan masyarakat terhadap program vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah. Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih meminta pemerintah menghindari blunder yang tidak perlu karena menurutnya masyarakat hari ini sangat sensitif.

 

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan Direktur Bio Farma beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Abdul Hakim mengatakan agar pemerintah dapat mengatasi permasalahan disinformasi berita kepada masyarakat secepatnya untuk menghindari hal yang tak diinginkan.

 

“Inikan vaksin sangat sensitif, dan beberapa kejadian kemarin terkait vaksinasi menurut saya ada blundernya juga, yang pertama peluncuran vaksin itu yang seremonialnya kayak kondangan, kemudian yang kedua soal influencer yang diundang ke Istana Negara. Jadi saya melihat ada gap komunikasi ke publik yang ini perlu diatasi lebih baik lagi,” terangnya.

 

Politisi Fraksi PAN ini menerangkan bahwa informasi hoaks dapat semakin mudah disebarkan ke publik, apabila tidak ada penyampaian informasi yang clear dari pemerintah. “Narasi tentang perbedaan kriteria vaksin dan mengenai jumlah penyebarannya itu harus disampaikan ke publik dengan jelas, dengan transparan, biar di bawah itu tidak gaduh,” tegasnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan permasalahan beredarnya informasi hoaks vaksin ini adalah mengenai wadah penyampaiannya. Aplikasi perpesanan dan media sosial seperti Whatsapp, Telegram, Facebook dan lainnya dianggapnya telah dimanfaatkan beberapa oknum untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga harus cepat diatasi.

 

“Harapan saya, Bio Farma dan Kementerian BUMN jauh lebih optimal untuk melakukan sosialisasi memerangi hoaks ini. Kalau kita mendengar keterangan (dari pemerintah), kita tidak usah ragu lagi, bahwa vaksin Sinovac maupun vaksin lain yang akan kita beli di 2021 ini Insya Allah memang inilah vaksin yang bisa menghadapi Covid-19,” imbuhnya.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendorong pemerintah segera melawan berita-berita hoaks yang muncul mengenai vaksin. “Sosialisasikan yang tepat, karena sekali lagi vaksin ini bukan masalah ketidakmampuan vaksin kita, melainkan soal vaksin Covid ini yang saya lihat adalah informasi hoaks yang terlalu berlebihan dan membahayakan bangsa dan negara kita,” tandas Andre. (er/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...